Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2024

LKMM-PD Ilmu Politik 2024: Membentuk Jiwa Kepemimpinan yang Berkarakter, Kritis, dan Berloyalitas Tinggi

Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang baru-baru ini menyelenggarakan Latihan Kepemimpinan dan Manajerial Mahasiswa Tingkat Pengurus Dasar (LKMM-PD) untuk mahasiswa baru. Kegiatan ini berlangsung dari 31 Agustus – 1 September 2024, dengan mengusung tema “Membentuk Jiwa Kepemimpinan yang Berkarakter, Kritis, dan Berloyalitas Tinggi” (31/8/2024). Acara ini merupakan program wajib bagi mahasiswa Jurusan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang. Tujuan utama dari LKMM-PD adalah untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan semangat berorganisasi di kalangan mahasiswa, sekaligus memberikan pengetahuan yang dapat langsung diterapkan dalam aktivitas organisasi dan menunjang perkuliahan mereka. Pada hari pertama, peserta diberikan materi oleh Mohammad Ilham Al Atas, Direktur Organisasi Indonesian Youth Democracy and Strategic Issues Studies (IYDSI) dan Wakil Kepala Bidang Gerakan Muda Pembangun Indonesia (GMPI). Ilham membawakan materi berjudu

Seminar 'Tilawah Qur'an Rhythm': Menginspirasi Generasi Muda dalam Seni Tilawah di UIN Walisongo

LPM Reference — Unit Kegiatan Mahasiswa Qur'an dan Amalan Islam (QAI) UIN Walisongo mengadakan Seminar Tilawah Al-Qur'an dengan tema "TILAWAH QUR’AN RHYTHM" di gedung teater ISDB Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) di Semarang (28/8/2024). Acara ini dimulai dari pukul 08.00 hingga 12.00 dan dihadiri oleh Ustadz H. Moh Rohani, seorang Qori' nasional terkenal, sebagai narasumber utama. Seminar ini bertujuan untuk memperkenalkan dan memotivasi generasi muda, terutama mahasiswa, agar lebih mencintai dan menguasai seni tilawah Al-Qur'an. Ustadz H. Moh Rohani berbagi ilmu mengenai 7 irama dalam tilawah, yang menjadi fokus utama dalam acara tersebut. Dalam sambutannya dari ketua UKM QAI, Moch Khozainul Muna mengatakan bahwa "Tujuan saya ingin merubah stigma bahwasanya mahasiswa fisip tidak hanya pintar akan ilmu sosial dan politiknya melainkan membuat mahasiswa fisip uin walisongo yang cinta akan Al-Qur’an dan menghidupkan iklim mahasiswa fisip yang bersi

Prosedur Pembebasan Demonstran: Kuasa Hukum Tidak Boleh Dampingi

LPM Reference - Aksi demonstrasi besar-besaran di depan Balai Kota Semarang pada Senin (26/8) lalu berujung pada penangkapan 32 orang demonstran. Para pendemonstrasi yang terdiri dari 9 mahasiswa, 1 pengemudi ojek online, dan lainnya pelajar ini sempat ditahan dan menjalani pemeriksaan intensif. Alfian selaku pendamping yang ditugaskan oleh UIN Walisongo Semarang menyebutkan bahwa seluruh demonstran telah dibebaskan. Namun, pihak kepolisian masih menahan handphone mereka. Aksi solidaritas yang tinggi ditunjukkan oleh rekan-rekan demonstran dan kuasa hukum yang terus mengawal proses hukum ini. Selama penahanan, para demonstran yang ditahan sempat mengalami kendala dalam mendapatkan pendampingan hukum. Mereka baru bisa mendapatkan pendampingan pada hari Selasa (27/8) pukul 13.00 untuk menjalani proses pemeriksaan dan dibebaskan pada Selasa (17/8) pukul 16:00 Penulis: Aurora Stifada Redaktur: Farah Nabila

Demostran di Tahan, Tim Hukum Kesulitan Memberikan Bantuan

  LPM Reference - Aksi ini ricuh, dengan bentrokan antara demonstran dan aparat kepolisian. Demonstrasi ini berlangsung di depan kantor DPRD Kota Semarang dan berujung pada penembakan gas air mata oleh polisi untuk membubarkan massa.  Pihak kepolisian di Semarang menangkap setidaknya 32 orang. Penangkapan tersebut menimbulkan kontroversi, karena banyak dari mereka yang ditangkap mengalami kekerasan baik dari aparat yang berseragam maupun yang berpakaian bebas.  Salah satu aparat kepolisian yang terlibat dalam penangkapan tersebut mengaku hanya menjalankan perintah. Namun, masalah semakin rumit ketika tim pendamping hukum yang mencoba memberikan bantuan kepada para tahanan dihalang-halangi oleh pihak Polrestabes Semarang.  Nasrul Satiar Dongoran, S.H., M.H., salah satu anggota tim hukum, mengungkapkan kekesalannya terhadap tindakan kepolisian yang dianggap melanggar hak-hak anak. Menurut Dongoran, berdasarkan peraturan yang ada, anak-anak yang diperiksa harus ditangani oleh penyidik khu

Gas Air Mata Polisi Melukai Anak-Anak di Masjid Sekayu

Aksi demonstrasi yang digelar oleh aliansi mahasiswa seluruh Semarang dengan tema “Jateng Bergerak: Adili dan Turunkan Jokowi” hari ini berubah menjadi kekacauan setelah terjadi bentrokan dengan aparat kepolisian. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap upaya DPR untuk merevisi undang-undang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dari jumlah kursi DPRD menjadi berdasarkan daftar pemilih tetap (DPT). (26/08/2024)  Demo yang juga dihadiri oleh sejumlah siswa STM untuk memberikan dukungan kepada mahasiswa berubah menjadi ricuh saat aparat kepolisian menembakkan gas air mata ke arah massa untuk membubarkan kerumunan. Sayangnya, gas air mata tersebut mengenai Masjid Sekayu, di mana terdapat anak-anak TPQ yang tengah mengaji. Kronologi kejadian di masjid Sekayu bermula ketika tim demonstran dari kelompok Hayamwuruk mundur sejenak untuk melaksanakan salat Maghrib di masjid tersebut. Tak lama setelah it

Indonesia Gawat Demokrasi, Mahasiswa Gelar Aksi di Balaikota Semarang

Ribuan mahasiswa dari berbaagai kampus di Semarang menggelar aksi unjuk rasa di kantor Balaikota Semarang dengan tema “Jateng Bergerak Adili dan Turunkan Jokowi”, para mahasiswa menuntut perbaikan sistem demokrasi yang mereka nilai semakin rusak di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (26/08/2024). “Indonesia Gawat Demokrasi” menjadi seruan utama para demonstran, yang menuntut beberapa hal. Pertama, mereka mendesak dianulirnya putusan Mahkamah Konstitusi yang dinilai tidak adil dan merugikan kepentingan. Kedua, menolak tegas revisian Undang-Undang TNI/Polri yang dianggap merusak prinsip reformasi dan membahayakan supremasi sipil atas militer. Ketiga, para mahasiswa juga menentang praktek politik dinasti yang dianggap membatasi kesempatan bagi calon-calon pemimpin berkualitas. Keempat, mereka juga menuntut pembubaran partai-partai politik yang terlibat dalam praktik culas sebagai upaya membersihkan dunia politik dari para aktor yang korupsi. Kelima, para mahasiswa juga menuntut aga

Dilema Lokalisasi Prostitusi: Antara Persoalan Moral dan Penyelesaian Masalah Seksual

Prostitusi, sebagai salah satu profesi tertua di dunia, selalu menjadi topik yang kontroversial dalam diskusi sosial, politik, dan moral. Dalam upaya untuk mengendalikan dampak negatif dari prostitusi, banyak pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah mencoba menerapkan kebijakan lokalisasi. Namun, kebijakan ini memicu dilema moral yang kompleks. Esai ini akan mengkaji secara mendalam dilema yang dihadapi dalam lokalisasi prostitusi dengan menelaah persoalan moral, manfaat dan tantangan lokalisasi, serta mencermati berbagai perspektif akademis yang mendasari perdebatan ini. Persoalan moral merupakan salah satu hambatan terbesar dalam penerimaan lokalisasi prostitusi. Dalam banyak budaya, termasuk di Indonesia, prostitusi dianggap sebagai perbuatan yang melanggar norma-norma agama dan etika. Pemikiran ini didukung oleh berbagai kajian yang menunjukkan bahwa prostitusi tidak hanya merupakan bentuk eksploitasi seksual tetapi juga merupakan ancaman terhadap nilai-nilai moral

DPR Dobrak Putusan MK, Mahasiswa Semarang Gelar Aksi Menentang Upaya DPR "Mendobrak" Putusan MK

  LPM REFERENCE – Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Semarang berkumpul di depan kantor DPRD Jawa Tengah dalam aksi unjuk rasa yang diwarnai ketegangan. Aksi ini digelar sebagai respons terhadap rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-Undang (UU) terkait Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang mengubah aturan pencalonan kepala daerah (22/07/2024). Putusan MK yang mengubah dasar pencalonan dari jumlah kursi DPRD menjadi daftar pemilih tetap dianggap sebagai langkah penting dalam memperluas partisipasi politik. Namun, rencana DPR untuk merevisi UU yang berkaitan dengan putusan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa. Mereka memandang revisi ini sebagai ancaman terhadap demokrasi dan keadilan pemilu. Aksi yang semula berlangsung damai berubah menjadi panas ketika mahasiswa berusaha mendekati gedung DPRD Jawa Tengah. Bentrokan terjadi antara mahasiswa dan aparat keamanan, memaksa polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan m

Mahasiswa UIN Walisongo Gelar Konsolidasi Tolak Pembiayaan Ma'had Komersil

  LPM REFERENCE– Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang gelar konsolidasi besar-besaran menolak pembiayaan ma'had komersil. Acara yang digelar oleh Aliansi Aksi Mahasiswa (AAAMAR) ini berlangsung di samping PKM-U pada pukul 13.00 WIB (23/08/2024). Konsolidasi ini merupakan respons mahasiswa terhadap kebijakan pembiayaan ma'had yang dinilai memberatkan bagi sebagian besar mahasiswa. Biaya ma'had yang terus meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan pendidikan sering kali menjadi beban ekonomi yang berat bagi mahasiswa. Mereka merasa perlu menyuarakan ketidakpuasan mereka melalui aksi ini agar pihak universitas dan pemerintah dapat memperhatikan kondisi mereka secara lebih mendalam. Dalam konsolidasi tersebut, mahasiswa menunjukkan kesatuan dan kemandirian yang luar biasa. Mereka membawa spanduk dan poster dengan pesan-pesan penolakan yang jelas dan tajam, mencerminkan keseriusan dan keberanian mereka dalam menyampaikan pendapat secara

Permainan Politik si Tukang Kayu: Upaya Memporak-porandakan Demokrasi di Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami dinamika politik yang kompleks di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara banyak yang memuji keberhasilan pemerintah dalam hal infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, ada kekhawatiran yang semakin meningkat mengenai dampak kebijakan politik Jokowi terhadap demokrasi di Indonesia. Salah satu isu utama yang menjadi sorotan dalam pemerintahan Jokowi adalah pendekatannya dalam merangkul lawan politiknya, sebuah strategi yang sering disebut sebagai "politik akomodasi." Langkah ini telah menjadi ciri khas kepemimpinannya, di mana Jokowi tidak hanya mendekati, tetapi juga mengintegrasikan tokoh-tokoh dari kubu oposisi ke dalam pemerintahannya. Meski secara pragmatis bisa dianggap sebagai upaya untuk menciptakan stabilitas politik, pendekatan ini menimbulkan kekhawatiran serius mengenai pelemahan fungsi check and balances dalam demokrasi Indonesia. Sejak masa jabatan keduanya, Jokowi terlihat semakin aktif da

Di Balik Hiruk Pikuk Pilkada: Konflik Koalisi, Calon Independen Bermasalah, dan Dinamika Threshold

Ringkasan Isu Pilkada dan Politik Terbaru 1. PKS dan Kandidat Gubernur    - PKS awalnya ingin mencalonkan Anies-Sohibul Iman di Pilgub Jakarta.    - Elektabilitas tinggi, tapi mereka butuh koalisi untuk memenuhi syarat 20% threshold. 2. Koalisi Pilkada    - Awalnya PKS, PKB, dan Nasdem berencana berkoalisi seperti di Pilpres sebelumnya.   - Koalisi Indonesia Maju (KIM) mencoba menggandeng PKB, PKS, dan Nasdem dengan menawarkan posisi dan ancaman politik. 3. Perubahan Kandidat PKS    - PKS mengumumkan pasangan Ridwan Kamil - Suswono sebagai kandidat, didukung koalisi besar 12 partai. 4. Calon Independen Bermasalah    - Pasangan independen Dharma Pongrekun - Kun Wardana diduga mengumpulkan KTP dengan data curian.    - Meski ada protes warga dan laporan ke polisi, kasusnya dihentikan karena dianggap wewenang Bawaslu.    - KPU tetap menetapkan pasangan ini sebagai calon. 5. Reshuffle Kabinet dan Putusan MK    - Presiden mencopot Menkumham Yasonna dari PDIP di tengah PDI-P yang belum mengum

Lomba Essay : Mengapa Kurang Berdampak pada Kemajuan Indonesi

  Pendahuluan  Lomba essay telah menjadi bagian integral dari dunia pendidikan dan akademik di Indonesia. Dengan semakin banyaknya lomba-lomba semacam ini yang diadakan, baik oleh institusi pendidikan, pemerintah, maupun lembaga swasta, muncul pertanyaan mengenai relevansi dan dampaknya terhadap kemajuan bangsa. Apakah benar bahwa lomba essay berperan signifikan dalam mendorong kemajuan Indonesia, ataukah ia sekadar menjadi ajang formalitas tanpa dampak nyata? Lomba essay di Indonesia, meskipun memiliki potensi untuk menggali ide-ide kreatif dan inovatif, sering kali terbatas dalam dampak nyatanya terhadap masyarakat. Untuk menjadikan lomba essay sebagai alat yang lebih efektif dalam mendorong perubahan sosial dan pembangunan, diperlukan perubahan paradigma yang signifikan dalam cara lomba ini dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi.  Pembahasan Perubahan paradigma dalam penulisan essay ini mencakup pergeseran dari sekadar kompetisi penulisan menjadi sebuah proses holistik yang berfoku

Tuntut Perubahan, Aktivis Gelar Aksi Simbolik RUU TNI & POLRI di Jateng

LPM REFERENCE— Puluhan aktivis menggelar aksi simbolik untuk menuntut reformasi dalam Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI) dan Rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) di Jawa Tengah. Aksi ini dimulai pada pukul 15.00 WIB dan berlangsung di beberapa lokasi penting, termasuk Kantor Gubernur, DPRD Jawa Tengah, dan Polda Jawa Tengah (15/08/2024). Aksi tersebut melibatkan pelemparan telur di depan Kantor Gubernur sebagai bentuk protes terhadap ketidakpuasan mereka terhadap rancangan undang-undang yang dianggap tidak cukup mendukung reformasi institusi militer dan kepolisian. Para aktivis menyatakan bahwa tindakan ini merupakan simbol ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan reformasi yang mendalam dalam struktur keamanan negara. Di DPRD Jawa Tengah, para peserta aksi menyampaikan orasi dan menyerahkan petisi yang berisi tuntutan reformasi mendasar dalam RUU yang sedang dibahas. Mereka meneka

Program Kerja KKN : Formalitas saja atau Pengabdian Jangka Panjang (Sisi Gelap KKN 2)

Pendahuluan Salah satu kritik utama terhadap Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah minimnya dampak jangka panjang yang dihasilkan oleh program ini. Meskipun KKN dirancang untuk membantu masyarakat desa dan memperkuat hubungan antara universitas dan komunitas, kenyataannya banyak program KKN yang hanya memberikan dampak sementara dan tidak berkelanjutan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas dan relevansi KKN sebagai sebuah bentuk pengabdian masyarakat, serta menyoroti perlunya perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program agar dampak yang dihasilkan dapat lebih bertahan lama. Berikut beberapa tantangan dan kendala dalam mewujudkan program kerja berjangka panjang dalam KKN di Desa: 1. Pendekatan yang Terlalu Berorientasi pada Proyek Singkat Salah satu alasan utama mengapa KKN sering kali gagal memberikan dampak jangka panjang adalah karena pendekatan yang diambil terlalu berorientasi pada proyek singkat. Mahasiswa biasanya hanya memiliki waktu terbatas, sekitar satu hingga

Sikap Hipokrit di Kehidupan Desa: Sisi Gelap KKN 1

  Kehidupan desa seringkali diasosiasikan dengan kesederhanaan, kejujuran, dan kebersamaan yang mendalam antarwarganya. Gambaran ini menciptakan sebuah ilusi tentang kehidupan yang damai dan bebas dari konflik, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan perkotaan yang kompleks dan penuh dengan kompetisi. Namun, ketika kita menggali lebih dalam, muncul sebuah fenomena yang sering kali diabaikan namun memiliki dampak signifikan yakni hipokritisme dalam kehidupan desa. Hipokritisme, atau perilaku yang tidak sesuai antara perkataan dan perbuatan seseorang, sebenarnya tidak terbatas pada kehidupan di kota besar atau lingkungan yang kompetitif. Di desa, fenomena ini seringkali lebih tersembunyi namun tetap ada dan berpengaruh. Ironisnya, justru karena keterbukaan dan kedekatan antarwarga yang tinggi, perilaku hipokrit menjadi lebih merusak, karena ketika seseorang yang dikenal dekat bersikap tidak tulus, dampaknya dapat menghancurkan rasa percaya dan kebersamaan yang menjadi fondasi utama masyarakat de

Mic UKM-U KSMW Diduga Disabotase Pasca Ungkap Keburukan Birokrasi

LPM REFERENCE— Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas (UKM-U) Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo (KSMW) terjun ke Gedung Serba Guna di Kampus 3 UIN Walisongo Semarang untuk melakukan expo UKM-U (11/08/2024). KSMW menampilkan orasi yang disampaikan oleh Kamil di hadapan mahasiswa baru angkatan 2024. Dalam orasinya, Kamil mengungkapkan fakta-fakta terkait kondisi birokrasi kampus yang dinilainya buruk. "Kalian adalah sapi-sapi perah penghasil UKT," ujar Kamil dalam orasinya. Namun, sesaat setelah pernyataan tersebut, microphone yang digunakan Kamil tiba-tiba mati. Meskipun demikian, Kamil tetap melanjutkan orasinya dan kembali menjelaskan mengenai UKM-U KSMW. Ketika Kamil menyebut istilah "UIN Komersil," microphone yang digunakan kembali mati. Kejadian ini memunculkan kecurigaan di kalangan peserta, terutama karena sebelumnya UKM-U Kopma yang juga menyampaikan presentasi tidak mengalami kendala teknis apapun. Bahkan, ketika KSMW mencoba menggunakan tiga microphone yang b