HMJ Ilmu Politik Gelar Webinar Legislatif Bersama Wakil Ketua Fraksi PPP DPRS Jawa Tengah

LPM-Reference.com - Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang menggelar Webinar Legislatif pada Minggu, 4 Juli 2021 bertemakan “Politik Anggaran, Skeptisisme, dan Sinkronisasi Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah Jawa Tengah”.

Webinar ini diselenggarakan via Zoom Meeting dan dihadiri oleh 100 partisipan. Webinar Legislatif tersebut turut hadir Ibu Dekan FISIP UIN Walisongo Semarang Ibu Dr. Misbah Zulfa Elisabeth, M. Hum dengan memberikan sambutan. (4/7/2021)

Pemateri webinar kali ini dihadiri oleh Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Tengah yaitu Bapak M. Ngainirrichadl, S.HI, beliau menyampaikan materi terkait penentuan anggaran Provinsi Jawa Tengah dengan komisi 1 T sangat kurang untuk memperbaiki perekonomian Jawa Tengah. Dalam otonomi daerah, kabupaten semenjak terjadi revisi UU No 32 Tahun 2004, sepenuhnya ke provinsi karena kabupaten dalam desentralisasi hanya 30%. Selain itu beliau juga menjelaskan tugas-tugas dari tiap komisi salah satunya yaitu, yang mengurus permasalahan perekonomian dilakukan oleh Komisi B.

Webinar tersebut juga dihadiri oleh Nur Syamsudin selaku Dosen FISIP UIN Walisongo Semarang memaparkan terkait Politik Anggaran Provinsi Jawa Tengah, “Dalam konteks politik desentralisasi pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur daerah. Hubungan pusat dan daerah itu juga sama diturunkan oleh politik desentralisasi, termasuk dalam hal dinamika yang sangat dinamis. Mengatur perundang-undangan tentang perimbangan keuangan yang dimainkan oleh pemerintah pusat. Otonomi daerah itu sebenarnya otonomi yang berhubungan dengan pemerintah pusat. Desentralisasi fiskal yaitu turunan dari dana perimbangan.” Jelasnya.

Dari konteks politik anggaran adalah penetapan berbagai kebijakan tentang proses anggaran yang mencakup berbagai pertanyaan bagaimana pemerintah membiayai kegiatannya, bagaimana uang publik didapatkan, dikelola dan didistribusikan; siapa yang diuntungkan dan dirugikan; peluang-peluang apa saja yang tersedia baik untuk penyimpangan negatif maupun peningkatan pelayanan publik. Pak Nur Syamsudin menganalisis secara formatif dan politik tentang politik anggaran. Penganggaran merupakan aktivitas politik, sehingga proses dan produknya merupakan politik.

Kemudian dihadiri juga oleh Muhammad Syofi, S.Sos selaku Manager Program Pattiro Semarang menyampaikan materi terkait Anggaran Covid-19 Pemprov Jawa Tengah Tahun 2020.

Webinar legislatif berjalan dengan lancar dan cukup menarik serta menambah wawasan para partisipan. Kemudian, webinar diakhiri dengan sesi tanya jawab dan foto bersama.

Penulis : Ayu Rachmawati

Redaktur : Ayu Nindika

Comments

Fenomena Bahasa Campur-Campur ala “Anak Jaksel”

Gambar 1.1. Contoh meme yang membahas karakteristik “anak Jaksel”. Belakangan ini media sosial seperti Twitter dan Instagram ramai menyinggung fenomena tentang bentuk komunikasi yang terkenal kerap menyisipkan bahasa Inggris di dalam percakapan bahasa Indonesia. Cara bicara tersebut dianggap sebagai gaya bahasa anak-anak yang tinggal di Jakarta Selatan atau biasa disebut “a nak Jaksel ” . Kata yang umum dipakai antara lain adalah which is (yang), literally (secara harfiah), at least (minimal), even (bahkan), dan lain-lain. Gaya bahasa tersebut pun makin populer karena banyak selebrit as , pegiat Twitter, pegiat Instagram, dan pegiat Youtube atau video bloger juga menggunakan gaya bahasa tersebut dalam konten-konten yang mereka buat, sehingga makin marak diperbincangkan di kalangan warganet , yakni seseorang yang aktif mengakses internet, khususnya media sosial dalam kesehariannya. Mengutip tulisan tirto.id berjudul Gaya Bahasa ala “ A nak Jaksel” di Kalangan Pejabat

Kecewa UKT Mahal, MABA FISIP Gelar Unjuk Rasa di Depan WR 3

http://www.lpmreference.com Hari terakhir PBAK (Pengenalan Budaya Akademik Kemahasiswaan) menjadi momentum Mahasiswa baru (Maba) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) untuk unjuk rasa terkait mahalnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Realisasi Program Ma'had tepat di depan Wakil Rektor 3, Minggu 6 Agustus 2023. Aksi yang bertempat di depan Land Mark Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tersebut di latar belakangi atas ketidakkepuasan MABA FISIP tentang UKT yang begitu mahal, UKT yang tidak tepat sasaran dan Realisasi Program Ma'had yang masih jauh dari kata memuaskan untuk para MABA. Massa Aksi membentangkan spanduk yang bertuliskan "Tolak Komersialisasi Pendidikan, Tolong Kami", "Regulasi Ma'had ugal-ugalan pelan-pelan pak Rektor". Aksi yang berlangsung pada pukul 17.20 WIB, secara kebetulan tepat berada di depan Wakil Rektor 3 yaitu Achmad Arief Budiman dan disaksikan oleh nya secara langsung. "Mari kita kawal bersama adek-adek

Kampus UIN Walisongo disebut Anti Kritik, Begini Tanggapan Mahasiswa Baru Sosiologi 2023

http://www.lpmreference.com Kampus UIN Walisongo Semarang disebut anti kritik, hal ini diungkapkan mahasiswa baru Sosiologi angkatan 2023. Baru-baru ini, pada pelaksanaan hari pertama PBAK terpantau ada spanduk yang terpasang di sekitar gedung FISIP UIN Walisongo Semarang diturunkan oleh pihak kampus. Spanduk tersebut berisi kritik terhadap kebijakan kampus seperti isu UKT, isu ma'had, komersialisasi pendidikan dan sebagainya. "Bahwa pihak kampus telah membatasi ruang kebebasan ekspresi untuk mahasiswa menyuarakan suaranya." Padahal kampus seharusnya menjadi tempat pendidikan yang merdeka bagi para Mahasiswa, " ungkap Kia Mahasiswa Baru Sosiologi 2023. Menurut Kia, bahwa adanya sebuah kritik justru akan membuat kampus menjadi lebih baik. Bukan malah dibungkam seperti itu. Sementara itu, Gibran, Mahasiswa baru Sosiologi 2023 mengatakan bahwa isu ma'had merupakan hal yang paling krusial dan patut kita kawal bersama-sama. Namun tidak pernah mendapatkan pe

LPM REFERENCE

Search This Blog